18
Sep
08

RUU APP MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA !!!

ambigu!!! itu kata yang tepat buat tim RUU APP ( rancangan undang – undang anti pornografi dan pornoaksi :evil: ) dan bagi para pendukungnya :lol: . Produk yang di keluarkan juga akan menjadi sangat ambiguity ( tidak jelas ). sangat tidak manusiawi dan menginjak kebebasan orang lain dalam berkreasi dan berkarya, karena bangsa indonesia yang majemuk dan memiliki banyak suku ragam budaya dan tentu saja pakaian khas budaya / adat daerah yang secara estetika mengandung nilai – nilai seni yang begitu luar biasa ( contoh adat papua ) akan segera hilang dengan adanya UU APP yang kacangan itu :evil:

negara secara implisif tidak akan bisa masuk ke dalam wilayah privasi sesorang. apalagi masalah selera khususnya seksualitas :lol: ada ada saja.sangat tidak jelas aplikasinya dan relevansinya seperti yang di maksud RUU APP tersebut.mau porno mau seni itu tergantung si person yang menterjemahakan kedalam konteks pikiran, kalo sudah piktor ( pikiran kotor ) hal yang seni bisa di bilang membangkitakan gairah seks :mrgreen: . jadi ini masalah minset sesorang dan sangat tidak elegan jika mereka membuat peraturan undang – undang untuk menetapkan batas – batas sampai dimana jika suatu objek dapat menimbulkan gairah seksualitas :lol:

tentang kutipan pasal satu yang gw maksdud

Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

:lol: ada2 saja semakin menjelaskan betapa bodohnya mereka yang mendukung RUU APP ini

berikut ini gw kutip dari detiknews.com

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3
Pengaturan pornografi bertujuan:
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

f.kekerasan seksual;

g.masturbasi atau onani;

h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

i.alat kelamin.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Pasal 15
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 17
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 18
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 24
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan

b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 26
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 27
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 28
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 29
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 31
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 37
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 39
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
a.pembekuan izin usaha;
b.pencabutan izin usaha;
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
d.pencabutan status badan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN:

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “mempertontonkan diri” adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan “materi seksualitas” adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.

Pasal 16
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi. (nrl/nrl)

note : in bukan blog agama jadi akan sangat tidak nyambung jika anda – anda para pendukung RUU APP menggunakan dalil2 agama.

stay low…..
korn – coming undone

About these ads

24 Responses to “RUU APP MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA !!!”


  1. Kamis, 18 September 2008 pukul 8:39 pm

    pemilik blog berhak menghapus koment2 yang berbau ancaman,intimidasi dan sifat2 barbar lainnya :mrgreen:

  2. Jumat, 19 September 2008 pukul 6:03 pm

    makanya perlu belajar dan mencontoh dari amrik…
    biar ga plin-plan alias pengen ini pengen itu

  3. Jumat, 19 September 2008 pukul 9:14 pm

    rick,saia ancam kamu….

    *awas kamu jarang update blog*

    ini adalah ancaman,waspadalah waspadalah

    :mrgreen::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  4. Sabtu, 20 September 2008 pukul 9:22 pm

    @nono

    plin plan itu ga baik loh :mrgreen:

    @ironepunx

    maap bang napi saia tidak bermaksud begitu
    saia anak baik2 alim, ga pernah nonton bokep, 3g, maap om :lol:

  5. Sabtu, 20 September 2008 pukul 10:38 pm

    Setuju, RUU APP adalah RUU pencipta budaya POLIGAMI !!!!

  6. Sabtu, 20 September 2008 pukul 10:39 pm

    note : in bukan blog agama jadi akan sangat tidak nyambung jika anda – anda para pendukung RUU APP menggunakan dalil2 agama

    WAHAHAHAHAH :mrgreen:

    Sebenarnya idenya brilian, tapi apakah mereka peduli ? :?

  7. Minggu, 21 September 2008 pukul 12:58 pm

    @mas auoooooooooooooo ( retorika )

    note : ini bukan blog agama jadi akan sangat tidak nyambung jika anda – anda para pendukung RUU APP menggunakan dalil2 agama

    originaly from u :lol: dan saia setuju bangetzz, thanks udah maen ke blog saia om :mrgreen:

  8. Kamis, 25 September 2008 pukul 11:40 pm

    kita tidak perlu RUU APP itu, masalah itu sudah di diatur dalam norma-norma kesusilaan, kita bangsa timur sangsi moral sudah lebih dari cukup . masalah yang lain seperti vcd porno, perkosaan dll sudah diatur dalam hukum pidana. menolak RUU APP bukan berarti kita orang jahat, pemerkosa, tidak beragama dan suka mempertontonkan kelamin di tempat umum lho….* CATET

  9. 9 mylongjourney
    Minggu, 28 September 2008 pukul 12:05 pm

    Waduh, makin kayak robot aja. nanti ada pelajaran tambahan nih untuk anak2…menghapal UU APP…report tenan rek!!

  10. Minggu, 12 Oktober 2008 pukul 9:58 am

    hi…

    menurut bacaan diatas
    a.seni dan budaya;
    b.adat istiadat; dan
    c.ritual tradisional.

    semuanya dipandang mengandung materi seksualitas ya? berarti termasuk pornografi dunk? cuman dapat dispensasi aja di RUU ini dan dibolehkan dg ketentuan, syarat, tata cara tertentu dan izin.

    Wah waaah…. kalo benar gicyu, para ibu2 abdi dalem kraton dan ibu2 di bali selama ini dipandang pada porno semua yaa?? Kalo RUU ini disahkan mungkin entar2nya mereka musti punya SIB (Surat Izin Berbusana). Eh gicyu gak seeeeh??? :?

    ps.:
    Denger2 Bu Sultan HB 10 kemaren ke Bali, kampanye menolak RUU APP. Tapi entahlah, saia belom denger beritanya.

  11. Selasa, 14 Oktober 2008 pukul 3:02 pm

    lebih baik poligami(tentu poligami dgn .aturan/cara islam) dari pada mirip prilaku binatang alias zina, selingkuh……..

    saya pernah baca buku di gramedia matraman jakarta timur, 2 tahun yg lalu(judulnya lupa), disitu ditulis, sebelum 1940an, wanita bali banyak dijadikan objek eksploitasi seksualitas, terutama dijadikan objek foto n lukisan telanjang…..bukan hanya pelukis atau forografer bali n indon tp juga bule2 ( dari sinilah wisata n wanita Bali terkenal karena foto2 n lukisanya melanglang buana seantero jagad — mungkin termasuk antoni blanko)tp sejak tahun 1940an keatas kondisi ini banyak digugat oleh kaum wanita bali terpelajar (baca: kaum feminis)bahwa ekploitasi itu menghinakan martabat perempuan bali……..Nah loe………..

    Org Papua, pernah mengkritik pemerintah, bahwa pemerintah sengaja membuat papua menjadi tetap miskin, bodoh, terbelakang….mereka bilang “buktinya masih banyak org papua yg masih telanjang”. jika kondisi ini ttp dibiarkan lebih baik Papua merdeka saja. demikian kata salah seorang tokoh Papua!……………….

    Dengan menolak RUU Pornografi….apa ga menjilat ludah sendiri………….

  12. Selasa, 14 Oktober 2008 pukul 3:20 pm

    @ mas I GEDE KONTOLE

    LO RUPANYA TIDAK MENYIMAK BAIK-BAIK KALIMAT INI

    note : ini bukan blog agama jadi akan sangat tidak nyambung jika anda – anda para pendukung RUU APP menggunakan dalil2 agama.

    JUSTRU KALIAN PARA FUNDEMANTALIS YANG BERUSAHA MELUDAHI ORANG LAEN DENGAN DALIL2 KALIAN YANG SENGAJA KALIAN SISIPKAN DI RUU APP….. hmmmmm yang sebenernya trouble maker siapa? :lol:

    lo belon pernah kebali y?
    kalo belon jangan banyak bacot deh :lol:
    ato hanya menggunakan satu dua buku yang secara historis tidak ada hubungannya dengan esensi dari RUU APP itu sendiri….kalo porpaganda yang cerdas dunk jangan kacangan :lol:
    jadi ini bagian dari khilafah lo ya? :lol: banyak mimpi kaleee :lol:

  13. Senin, 27 Oktober 2008 pukul 10:49 pm

    @Erikningrat: Kamu harus baca opini ini, ok..
    Kekeliruan Memahami RUU Pornografi
    Oleh Sirikit Syah

    Publik kembali dihadapkan pada perdebatan sengit tentang perlu tidaknya negara memiliki UU Pornografi. Selain sengit, perdebatan yang mengulang peristiwa 2006 ini juga kurang seimbang.

    Tanpa dilakukan penelitian khusus pun, konsumen media menangkap dominasi suara anti-RUU Pornografi di media massa, cetak maupun siaran (berita maupun talk show). Di mana suara mereka yang pro-RUU? Apakah memang tak ada yang pro; atau ada tapi kurang pandai mengekspresikan pendapat; atau media dengan sengaja tidak memberi mereka kesempatan?

    Argumen yang diajukan penentang RUU itu-itu saja, dan kebanyakan tidak valid lagi dengan perubahan draf RUU 2008 dibanding draf 2006. Garis besar perubahan ini adalah a) berkurangnya pasal yang mengatur hingga separonya, terutama pasal yang mengatur pornoaksi, b) ditampungnya masukan dari pihak anti-RUU pada 2006, terutama perihal perlindungan pada masyarakat dan kesenian tradisional dan penghargaan terhadap multikulturalisme.

    Prasangka para penentang terhadap “kepentingan politik” atau “kepentingan agama tertentu”, seperti disiratkan dalam tulisan Agus Sudibyo (JP, 21 Oktober), tidak mendasar. Bila tuduhannya “kepentingan politik”, fenomena penolakan RUU ini justru tidak populer bagi para oportunis di lingkungan legislatif. Bila ingin populer dan sukses secara politis, menentang RUU lebih menguntungkan.

    Semua elemen masyarakat yang memiliki amplifier dan loud speaker (LSM dan media), pasti mengelu-elukannya. Sedangkan tuduhan “kepentingan agama”, di mana Islam menjadi sasaran bulan-bulanan, tidak mendasar karena mayoritas diam umat Islam tidak peduli.

    Bila dicermati, demo dukungan terhadap RUU Pornografi sering hanya merupakan reaksi penyeimbang atas demo yang jauh lebih gencar dari kalangan anti-RUU.

    Berbicara masalah substansi, kedua belah pihak sebetulnya bisa berangkat dari common ground, dasar yang sama, yaitu keduanya antipornografi. Setelah dasar ini disadari bersama, kedua belah pihak dapat mengurai dan membahas hal-hal yang dipandang berbeda, dengan tujuan mencapai kesepakatan.

    Para perancang di DPR sudah melakukan bagian pekerjaannya, yaitu mengurangi pasal-pasal yang dianggap merisaukan. Sudahkah pihak penentang melakukan bagian pekerjaannya, misalnya mempertimbangkan masukan pihak pendukung RUU?

    Tanpa selangkah surut seperti itu, penentang akan terus menentang secara membabi buta. Alasan-alasan mereka semakin terasa mengada-ada, bahkan kabur. Sebab, sebagian besar sudah dituruti para legislator dalam re-draf RUU versi 2008.

    Ketakutan akan ancaman pada multikulturalisme dan integrasi bangsa sudah dipatahkan dengan terlindunginya masyarakat tradisional & ekspresi kesenian (pasal 14 yang mengecualikan mereka dari aturan umumnya). Dengan pasal ini, orang Papua berkoteka atau para penari berpakaian agak terbuka, tidak menjadi objek RUU. Para turis bertelanjang dada di Pantai Kuta Bali tentu bukan objek RUU. Jadi, industri pariwisata Bali tak perlu terlalu paranoia.

    Perempuan Bali sendiri tak akan pamer payudara di hadapan publik, bukan? Kecemasan para sineas juga tak perlu karena bukankah selama ini mereka juga harus lolos gunting LSF?

    Alasan lain ialah sudah adanya UU lain yang mengatur pornografi. Para penentang itu tidak cukup jujur untuk mengemukakan bahwa UU lain itu tidak menyebutkan kata “pornografi”, melainkan ”kesusilaan” (decency). UU Pers No 40/1999 pasal 5 ayat 1 menyebutkan penghormatan pada norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat. Pasal 282 KUHP mengatakan ”barang siapa melakukan pelanggaran kesusilaan”, dan UU Penyiaran No 32/2002 pasal 35 ayat 5.b menyebutkan pelarangan isi siaran yang menonjolkan -antara lain- unsur kecabulan.

    Catatan sejarah menunjukkan beberapa kasus dugaan pornografi gagal dihukum karena saksi ahli di pengadilan berhasil meyakinkan hakim bahwa melanggar susila, sekalipun terbukti, tidak berarti pornografi.

    Kemenangan majalah Playboy dari gugatan masyarakat di awal 2007 adalah salah satu buktinya. Pasal-pasal yang dulu diremehkan sebagai ”pasal karet” dan ditolak digunakan untuk menjerat ”kebebasan berekspresi dan kebebasan media”; kini menjadi pahlawan, bahkan modal perjuangan bagi para penentang RUU Pornografi.

    Para penentang menginginkan kemenangan mutlak tanpa kompromi. Pasal-pasal lama adalah ”karet” dan pasal baru (RUU Pornografi) adalah ”memberangus”. Tujuan mereka adalah: pornografi tak perlu diatur negara. Padahal, negara sedang mempertaruhkan masa depan generasi muda: internet diserbu ratusan ribu situs porno (di Indonesia saja); siaran MTV dengan klip video yang penuh pelanggaran susila, yang di negeri asalnya disalurkan di TV Cable (berlangganan), gampang diakses di TV Indonesia; tabloid porno terus beredar meski kerap digerebek.

    Para penentang juga berprasangka bahwa aparat akan mudah terangsang dan menggunakan itu sebagai alasan memberangus mereka yang sebetulnya tidak bermaksud ”merangsang”. Keberatan mereka akan frasa ”menimbulkan rangsangan seksual” adalah naif, karena hampir semua kamus bahasa Inggris mendefinisikan pornographydengan keterangan mengandung unsur sexual arousal. Bahwa aparat ”mudah terangsang” atau para penentang yang ”sulit terangsang” adalah persoalan pribadi yang tidak valid dibawa-bawa dalam diskusi aturan publik.

    Prasangka buruk kepada komunitas seperti FPI (Front Pembela Islam) dan sejenisnya adalah kekhawatiran berlebihan, seperti pre-emptive action. Dicurigai sebelum terjadi. Seandainya memang terjadi FPI melakukan tindakan ngawur atas nama UU Pornografi, aparat dan publik dapat mengujinya secara terbuka: apakah sasaran FPI melanggar UU Pornografi atau FPI yang melakukan tindakan kriminal.

    Kita adalah masyarakat demokratis yang hidup di negara hukum. Kita tahu mana yang benar dan mana yang melanggar. Tak sepatutnya para penentang mengatasnamakan kita -rakyat- untuk mencegah terbitnya UU Pornografi.

    Sirikit Syah , analis media, mengajar di Stikosa-AWS dan FIB-Unair
    sumber:http://jawapos.com/

  14. Selasa, 28 Oktober 2008 pukul 11:42 am

    ^

    terima kasih anda sudah memberikan wacana yang cerdas ;)

    RUU APP tidak perlu di terbitkan karena itu akan menjadi payung hukum untuk perda syariah.
    silent majority yang anda maksud bukan menjadi faktor pendukung untuk suspensi jika RUU APP ini di terbitkan nanti.RUU APP ini nantinya sebagai kontruksi awal untuk mewujudkan negara islam indonesia ( NII )ato yang sering kita kenal dengan “MISI” khilafah oleh para fundamentalis saat ini.
    revisi mengeanai RUU APP dari 2006 dan 2008 sebagai bukti kurangnya legitimasi dan itegritas dari tim pansus RUU APP sehingga menghasilkan produk yang ambiguti dan saling tumpah tindih, artinya apa? membuat sebuah peraturan yang sebenernya tidak menyentuh dari esensi yang sebenernya dari bahaya pornografi itu sendiri. dan disintegrasi bangsa tinggal menunggu waktu saja jika RUU APP ini jadi di terapkan.

    di lain sisi ada banyak faktor yang menyebabkan RUU APP ini akan menjadi terdistorsi :

    1. akan menimbulkan banyak multitafsir terhadap penegakan hukumnya, manifestasinya akan menimbulkan polisi2 moral semacam FPI yang akan terjadi adalah banyaknya pelanggaran hukum dan ham, saia kira eksestensi dari FPI sudah kita saksikan bersama.

    2. akan menimbulkan ketidak percayaan terhadap pemerintah oleh masyarakat yang mendukung kebebasan person dan pluralitas. yang sangat jelas RUU APP ini sangat mengikat dan menjajah kaum2 non fundamentalis yang akan menimbulkan class action.wait for that!

    3. jika RUU APP aplikasinya tidak menyentuh esensi dari bahaya pornografi, maka akan sia2 saja, karena selama ini telah menghabiskan uang rakyat tidak sedikit hanya untuk membentuk RUU yang subtasialnya sangat minim dan nihilism.

    Kita adalah masyarakat demokratis yang hidup di negara hukum. Kita tahu mana yang benar dan mana yang melanggar. Tak sepatutnya para penentang mengatasnamakan kita -rakyat- untuk mencegah terbitnya UU Pornografi.

    betul tak sepatutnya para fundamentalis agama menjadikan dasar2 teologinya untuk di terapkan di nagara yang pacasilais ini. salah satunya dengan mengesahkan RUU APP. jadi sangat jelas siapa yang trouble maker dan siapa yang menjadi class action. karena silent majority yang anda meksud hanya pembenaran untuk memuluskan draft RUU APP ini yang sarat akan pelanggaran ham terhadap kaum pluralis terutama kaum perempuan/ kartini2 indonesia.

  15. Selasa, 28 Oktober 2008 pukul 2:49 pm

    Thx, komentnya bro,,,

    “RUU APP ini nantinya sebagai kontruksi awal untuk mewujudkan negara islam indonesia ( NII )ato yang sering kita kenal dengan “MISI” khilafah oleh para fundamentalis”

    Saya kira sah-sah saja, setiap orang/kelompok memperjuangkan ideologinya asalkan dibangun dari proses pencerahan yang bertahap dan menurut saya, tegaknya khilafah itu tidak bisa dipaksakan dan Khilafah akan tegak jika, umat muslim sudah cerdas dan mapan secara ekonomi. Di tunggu aza ya…

    “disintegrasi bangsa tinggal menunggu waktu saja jika RUU APP ini jadi di terapkan.”

    Sgala kemungkinan itu bisa saja terjadi, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, bro…gtu aza ko’ repot..hehehe

    …….Salam dari Arex Suroboyo……

  16. Selasa, 28 Oktober 2008 pukul 10:12 pm

    ^

    oke sama2 bratha…… wish u luck ;)

  17. Rabu, 29 Oktober 2008 pukul 5:34 pm

    Terlepas dari setuju atau tidak terhadap pengesahan RUU APP, saya hanya ingin berkata,
    “Selamatkan negeri ini dari pornografi dan pornoaksi, yang dilakukan oleh pihak yang hanya mementingkan diri mereka dan berniat untuk merusak akhlak bangsa negeri ini!”
    Thanks.

  18. Kamis, 30 Oktober 2008 pukul 4:39 pm

    ^

    Selamatkan negeri ini dari pornografi dan pornoaksi, yang dilakukan oleh pihak yang hanya mementingkan diri mereka dan berniat untuk merusak akhlak bangsa negeri ini!

    setuju dengan sodara..

    tapi bukan dengan RUU APP ;) yang sangat ambiguity, jika toh di sahakan tidak menjamin akan efektif… karena banyak sekali kepentingan kaum fundamentalis ada disana yang esensinya sangat membingungkan bahkan cenderung mendiskriminasikan kaum perempuan ( ingat ini indonesia bukan negara timur tengah ) taring RUU APP jika di sahkan tidak akan setajam dulu lagi ( terutama untuk kepentingan kaum fundamentalis ) ” :-)
    sangat jelas siapa yang berkepentingan di sini…..

  19. 19 Sleepallnight
    Kamis, 4 Desember 2008 pukul 1:45 am

    Men, gw ga mau memperkeruh situasi, tapi gw sebagai warga negara indo juga kepengen memiliki wawasan luas termasuk pengetahuan atas semua macam seni yang ada di dunia ini. Sebagai orang dewasa gw dan teman teman lainnya seharusnya boleh diberi kepercayaan untuk mengendalikan diri sendiri. Terlepas dari masalah ideologi, gw kepengen membuka cakrawala pikiran gw dan connect dengan, bukan cuma orang indonesia tapi juga orang2 lain di dunia ini dengan media media yang baik dan tidak melanggar hukum dan tidak menyakiti orang lain.
    Kapan negara ini bisa mengakomodasi potensi dan hasrat manusiannya untuk berkoneksi. Kerusakan moral dari pelaku pelecehan seksual dan pemerkosa mungkin diawali dengan memanfaatkan materi yang mengkomunikasikan sensasi seksual, tapi begitu juga dengan kerusakan moral para pembunuh mungkin diawali dengan menepok nyamuk atau menginjak kecoa.
    Jauhkan anak anak dari pornografi, suatu ide yang sudah menjadi konsensus di dunia. Tapi bgmn dengan orang dewasa? Bgm dengan inovasi? Bgm dengan hak asasi manusia dan kesempatan masyarakat indonesia untuk melatih toleransi?

    Mungkin negara kita itu negara yang lumayan baru… dan sudah dijajah lebih dari 300 tahun namanya, menyisakan memori dan kebanggaan terhadap budaya kita dalam bentuk puing puing memori. Sehingga belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengakomodasi kejujuran, keterbukaan, dan respect atas keutuhan kemanusiaan.
    Pribadi saya tidak mau kita berhenti berjuang ke arah itu, dan saya juga tidak akan berhenti berjuang ke arah itu. Untuk sekarang, saya akan menghormati tata negara dan hukum negara kita yang bisa kita dapatkan dengan cucuran darah para pejuang. Tapi yang jelas image atau semangat yang tercitra, ada di balik sampainya RUU APP ini dibahas di lembaga legislatif top kita, dan lebih lagi sampai disahkan menjadi UU, tidak boleh dibiarkan ada di situ terus.

  20. 20 ipunk total riot cirebon
    Jumat, 26 Desember 2008 pukul 10:33 am

    memang hidup ini penuh dgn aturan yg menyesakan.tp apa salahnya jika kita berusaha mematuhinya.

  21. 21 boomy
    Rabu, 1 April 2009 pukul 11:00 am

    arrgghhh bisnis prostitusi terancam bangkrut…

  22. 22 leo
    Rabu, 17 Maret 2010 pukul 1:51 am

    ini aku bantu simpulkan ya, kesimpulannya adalah hapus aja RUU APP! heran aku ribut terus demi suatu yang ambigu. kan uda ada UU Perlindungan Anak, Perlindungan Wanita, Perlindungan Keluarga, Perlindungan Perkawinan hehe, buanyak deh. UU yang lama aja penegakannya aja amburadul masih lagi buat yang baru. gini, tau ga kalian, DPR sekali sidang itu habis biaya berapa puluh hingga ratusan juta? itu uang rakyat coy!! UU APP yang ambigu ini telah menghabiskan banyak segala dana pemerintah. ckck… parah parah…

  23. 23 leo
    Rabu, 17 Maret 2010 pukul 1:55 am

    Hidup Pancasila!!! HIDUP!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


September 2008
S S R K J S M
« Agu   Okt »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: